Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016

Sistem Jaminan Produk Halal

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan syari’at Islam secara kaffah di Aceh sebagai hak istimewa dan khusus yang diakui oleh Pemerintah Pusat, maka perlu diatur pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan dan jaminan dalam melaksanakan ibadah.

2. bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban melindungi masyarakat dari mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan serta menggunakan kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik agar terjamin kehalalannya.

3. bahwa berdasarkan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari’at Islam, Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh yang pelaksanaannya diatur dengan Qanun Aceh.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal.