Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018

Penanaman Modal

1. bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan penurunan angka kemiskinan, sehingga potensi sumber daya ekonomi Aceh dapat menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat dioptimalkan bagi peningkatan penanaman modal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

2. bahwa untuk optimalisasi pelayanan kebijakan perizinan dan nonperizinan dibutuhkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh.

4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, mengamanatkan ketentuan mengenai pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah (Qanun Aceh).

5. bahwa Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.

6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e. perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penanaman Modal.