Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017
Penagihan Pajak Aceh
Ditetapkan pada tanggal 18 September 2017
Jenis: Qanun
Jenis: Qanun
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa Pajak Aceh merupakan salah satu sumber pendapatan asli Aceh dalam rangka membiayai pembangunan.
bahwa dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Aceh terdapat Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.
bahwa sesuai Pasal 102 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 53 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh, Pajak Aceh yang terutang oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan pengaturan yang dapat menjadi pedoman semua pihak.
bahwa berdasarkan penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, beberapa ketentuan lain terkait proses pelaksanaan pemungutan Pajak oleh Pemerintah Daerah dapat diatur oleh Daerah sendiri dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya sehingga Pemerintah Daerah memiliki diskresi dan keleluasaan dalam membangun sistem dan prosedur pemungutan pajak sesuai dengan kondisi dan kekhasan Daerah masing-masing dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penagihan Pajak Aceh.
Download:
Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017PDF
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2023
Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 3 Tahun 2013
Kode Etik Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 22 Tahun 2015
Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengaksesan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dalam Sistem BMKGSoft
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 tahun 2020
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan