Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2023

Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024


Status: Diubah
Ditetapkan pada tanggal 26 September 2023
Jenis: Peraturan Sekretaris Kabinet

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Status


Diubah dengan:

  1. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2024
    Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode Road Map terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010- 2025, telah diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang menajamkan Road Map Reformasi Birokrasi nasional 2020-2024.

  2. bahwa sebagai bagian dari instansi pemerintah yang melaksanakan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Kabinet perlu untuk melakukan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia


Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Nagari


Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer


Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif


Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik