Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2023
Grand Design Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah Tahun 2023-2037
Ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2023
Jenis: Peraturan Sekretaris Kabinet
Jenis: Peraturan Sekretaris Kabinet
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Pejabat Fungsional Penerjemah di seluruh Indonesia, diperlukan strategi pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Grand Design Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah Tahun 2023-2037.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Grand Design Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah Tahun 2023-2037.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021
Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2022
Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 115/KKI/KEP/VI/2023
Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anestesiologi Subspesialis Anestesi Obstetri dan Critical Care
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/23/PADG/2019
Laporan Bank Umum Terintegrasi