Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Jenis: Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Menimbang:
bahwa Pasal 3 huruf a, Pasal 3 huruf b, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan aparatur sipil negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara;
bahwa dalam rangka penguatan organisasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, mewujudkan pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan dan berintegritas, dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik perlu adanya penyempurnaan atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-05A/l.01/PPATK/08/10 tentang Kode Etik Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Bagi Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022
Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2021
Pelaporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi melalui Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-5/MBU/09/2022
Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan