Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2009

Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Negara Republik Kazakhstan, Negara Republik Azerbaijan, Negara Kerajaan Bahrain, Negara Kesultanan Oman, Negara Republik Mozambique, Negara Republik Panama, Negara Republik Ekuador, Negara Bosnia dan Herzegovina, Negara Republik Kroasia, dan Pembukaan Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Malaysia


Ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2009
Jenis: Peraturan Presiden

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka meningkatkan jangkauan dan kinerja diplomasi dalam mempererat hubungan dan kerja sama luar negeri dengan negara-negara sahabat, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Negara Republik Kazakhstan, Negara Republik Azerbaijan, Negara Kerajaan Bahrain, Negara Kesultanan Oman, Negara Republik Mozambique, Negara Republik Panama, Negara Republik Ekuador, Negara Bosnia dan Herzegovina, Negara Republik Kroasia, dan Pembukaan Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Malaysia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2014

Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata· Ruang/Badan Pertanahan Nasional


Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024


Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan


Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi