Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016

Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara

1. bahwa dalam rangka menghubungkan daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju dibutuhkan pelayaran perintis.

2. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayaran perintis, perlu adanya penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang angkutan laut yang dinilai mampu untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik kepada masyarakat.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.