Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014

Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil


Ditetapkan pada tanggal 17 September 2014
Jenis: Peraturan Presiden
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 240

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, telah diatur batasan besaran tunjangan jabatan fungsional keahlian;

  2. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penegakan hukum, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang layak kepada Jaksa;

  3. bahwa besaran tunjangan jabatan fungsional Jaksa saat ini masih belum sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya


Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2019

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maybrat dari Distrik Ayamaru ke Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94/M-DAG/PER/10/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu


Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019

Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan