Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2017
Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik
Ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2017
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 251
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6145
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6145
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
bahwa untuk efisiensi dan transparansi perizinan oleh Otoritas Jasa Keuangan termasuk layanan penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi, perlu diselenggarakan suatu sistem penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik;
bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan di bidang pasar modal dalam penyelenggaraan suatu sistem penerimaan dokumen secara elektronik, diperlukan pengaturan terkait penyampaian dokumen secara elektronik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018
Jabatan Fungsional Penata Kanselerai
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 106 Tahun 2023
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri Migas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2018
Batas Daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Selatan dengan Kabupaten Gayo Lues di Aceh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2022
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia