Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
Ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2015
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 407
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5825
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5825
Konsiderans
Menimbang:
Menimbang:
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal termasuk terkait dengan pengaturan mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam Unit Audit Internal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap pembentukan dan pedoman penyusunan piagam Unit Audit Internal, maka peraturan mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan peraturan mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019
Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2022
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2019
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Banten
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015
Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kehutanan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2018
Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial melalui Penyesuaian/Inpassing