Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017

Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank


Ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2017
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 147
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6090

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa bank sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat harus mampu melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa bank, serta memelihara prinsip dan sistem perbankan yang sehat;

  2. bahwa guna mengetahui dan memastikan bank telah melindungi kepentingan masyarakat serta memelihara prinsip dan sistem perbankan yang sehat, diperlukan gambaran mengenai kebijakan dan kegiatan usaha bank yang bersifat strategis dan yang mengandung risiko;

  3. bahwa guna memperoleh gambaran yang jelas, lengkap, dan akurat perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kebijakan dan kegiatan usaha bank yang bersifat strategis dan mengandung risiko;

  4. bahwa sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, diperlukan pengaturan kembali persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018

Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021

Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan Badan Usaha Tenaga Milik Negara yang Mempekerjakan Tenaga Kerja akan Penyandang Disabilitas


Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015

Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak