Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.03/2019
Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi
Ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2019
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 243
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6437
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6437
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa untuk meningkatkan efisiensi pelaporan dan meminimalisasi duplikasi pelaporan oleh bank, perlu membangun, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017
Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1012/KPTS/2022
Penetapan Upah Minimum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2023
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.03/2021
Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023
Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil