Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019

Tata Kelola Dana Pensiun


Ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2019
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 106
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6356

Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Dana Pensiun;

  2. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dana pensiun yang efektif dan efisien, diperlukan penerapan tata kelola yang menyeluruh bagi dana pensiun;

  3. bahwa untuk mengimbangi pertumbuhan industri dana pensiun, kekayaan dana pensiun perlu dikelola secara hati-hati;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 4 Tahun 2017

Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/15/PADG/2019

Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2010

Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 Tahun 2020

Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Badan Nasional Sertifikasi Profesi