Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016

Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik

Dicabut dengan:

1. Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025
   Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;

2. bahwa Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;