Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial


Ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2017
Jenis: Peraturan Menteri Sosial
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1125
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk menguatkan organisasi dan tata kerja Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial serta mendukung pengelolaan data dan informasi secara terintegrasi dan terpadu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016

Batas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kabupaten Nagan Raya di Aceh

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021

Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang