Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten/Kota
Jenis: Peraturan Menteri Pertanian
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa untuk menjamin kesehatan masyarakat dari dampak zoonosis prioritas di wilayah kabupaten/kota, diperlukan pengaturan mengenai pelayanan minimal zoonosis prioritas di wilayah kabupaten/kota.
bahwa untuk mencegah penyebaran zoonosis di wilayah kabupaten/kota, dilakukan respons cepat penanganan zoonosis prioritas oleh pemerintah kabupaten/kota.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten/Kota.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 179 Tahun 2024
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 26 Tahun 2024
Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 lentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2020
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah