Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3/PERMENTAN/SM.200/1/2018

Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian


Ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2018
Jenis: Peraturan Menteri Pertanian
Berita Negara Tahun 2018 Nomor 124
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa ketentuan mengenai pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta, standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, metode penyuluhan pertanian, dan pengelolaan balai penyuluhan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/ OT.140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/PERMENTAN/ OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/PERMENTAN/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/OT.140/ 4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan;

  2. bahwa dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah dan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang


Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Infeksi Intraabdominal


Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos


Pemberian Penghargaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika