Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/PERMENTAN/OT.010/7/2017

Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian


Ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2017
Jenis: Peraturan Menteri Pertanian
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 999

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian;

  2. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, mewujudkan keseragaman format, keterpaduan materi dan bentuk, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian perlu ditinjau kembali;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.04/2016

Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana Berbentuk Perseroan


Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2021

Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Pemberantasan Narkotika


Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 25 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2018

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran

Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak