Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2020

Penyediaan dan Penyaluran Beras Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Anjungan Tunai Mandiri Beras


Ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2020
Jenis: Peraturan Menteri Pertanian

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebabkan terbatasnya aktivitas sosial sehingga berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan pangan berupa ketersediaan beras bagi masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

  2. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan beras sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta mengurangi interaksi sosial, diperlukan dukungan distribusi langsung ke masyarakat melalui anjungan tunai mandiri beras;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyediaan dan Penyaluran Beras Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Anjungan Tunai Mandiri Beras;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan


Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

Standar Layanan Informasi Publik


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2015

Satuan Musik Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu


Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota


Scroll to Top