Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PK.350/5/2017

Klasifikasi Obat Hewan


Ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2017
Jenis: Peraturan Menteri Pertanian
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 683

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 806/Kpts/TN.260/12/94 tentang Klasifikasi Obat Hewan, dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang obat hewan;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5), Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Klasifikasi Obat Hewan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet


Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2015

Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2014

Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan


Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013

Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia


Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017

Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan