Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58 Tahun 2020

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga secara Wajib


Ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2020
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1608
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dari penggunaan peralatan dapur dan peralatan pemanas cairan, meningkatkan daya saing dan menjamin mutu hasil industri peralatan dapur dan peralatan pemanas cairan nasional, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu mewajibkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia peralatan dapur dan peralatan pemanas cairan untuk pemanfaat listrik rumah tangga;

  2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) 3 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Standar Nasional Indonesia untuk produk cairan untuk peralatan dapur dan peralatan pemanas pemanfaat listrik rumah tangga secara wajib;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga secara Wajib;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa


Tata Cara Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional


Pendayagunaan Dokter Spesialis


Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan


Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup