Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2022

Tata Cara Verifikasi Kemampuan Industri Dalam Rangka Kebutuhan dan Pasokan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri


Ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2022
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian
Berita Negara Tahun 2022 Nomor 742
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk pengadaan data industri guna menyusun rencana kebutuhan komoditas tekstil dan produk tekstil, mengukur kemampuan industri dalam upaya untuk menentukan arah kebijakan dan meningkatkan kinerja industri dalam negeri, serta untuk mewujudkan kelancaran dan ketersediaan tekstil dan produk tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri dalam menunjang proses produksi, perlu diatur tata cara verifikasi kemampuan industri;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Verifikasi Kemampuan Industri Dalam Rangka Kebutuhan dan Pasokan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat


Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya


Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota


Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Perpustakaan Nasional


Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan