Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2022
Statuta Politeknik STTT Bandung
Ditetapkan pada tanggal 26 April 2022
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian
Berita Negara Tahun 2022 Nomor 465
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, serta untuk melaksanakan kebijakan pengembangan vokasi industri bertaraf global menuju corporate university, perlu disusun peraturan dasar pengelolaan Politeknik STTT Bandung sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Politeknik STTT Bandung;
bahwa Peraturan Menteri Perindustrian 23/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STTT Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/PER/5/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STTT Bandung sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Statuta Politeknik STTT Bandung;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2019
Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2019
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara