Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020

Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal


Ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2020
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 604

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mendukung perkembangan industri produk halal dan meningkatkan daya saing industri produk halal, perlu memberikan kemudahan akses sarana dan prasarana penunjang proses produk halal bagi kegiatan industri yang menghasilkan produk halal;

  2. bahwa untuk memberikan kemudahan akses sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendorong kegiatan industri halal baik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun untuk tujuan ekspor agar terpusat dan berlokasi pada suatu kawasan industri halal;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 12 Tahun 2013

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu


Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 4 Tahun 2020

Pelaksanaan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa


Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011

Pedoman Evaluasi Jabatan


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan


Scroll to Top