Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2017

Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran


Ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2017
Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1193

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Susunan dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran;

  2. bahwa perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran, untuk menunjang pelaksanaan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal serta menegakkan kode etik profesi dan kompetensi Nakhoda dan/atau Perwira Kapal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;

  3. bahwa Kementerian Perhubungan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/367/M.KT.01/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015

Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh


Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2017

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan


Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961

Pemberian Tugas Belajar


Scroll to Top