Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2017

Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran


Ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2017
Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1193
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Susunan dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran;

  2. bahwa perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran, untuk menunjang pelaksanaan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal serta menegakkan kode etik profesi dan kompetensi Nakhoda dan/atau Perwira Kapal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;

  3. bahwa Kementerian Perhubungan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/367/M.KT.01/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2022

Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.02/2022

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Berlaku pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2020

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024