Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2020

Statuta Politeknik Pelayaran Sorong


Ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2020
Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1176

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Pelayaran Sorong perlu disusun Statuta Politeknik Pelayaran Sorong;

  2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 26 ayat ('7), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 48 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sorong, perlu menetapkan Statuta Politeknik Pelayaran Sorong;

  3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 26 ayat ('7), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 48 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sorong, perlu menetapkan Statuta Politeknik Pelayaran Sorong; dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sorong;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.05/2020

Penerapan Manajemen Risiko bagi Dana Pensiun


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2017

Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi


Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan


Peraturan Kejaksaan Nomor 13 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Kejaksaan Nomor: PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia


Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tunjangan Khusus bagi Pegawai di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan