Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2018

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi


Ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2018
Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan
Berita Negara Tahun 2018 Nomor 885

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu disusun tata cara pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2016

Persyaratan Pangan Steril Komersial


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018

Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017

Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan Umum


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2021

Jabatan Fungsional Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016

Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual secara Elektronik

Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak