Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Status
Dicabut dengan:
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2023
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi
Konsiderans
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dukungan teknis dan administratif kepada Komite Nasional Kese1amatan Transportasi serta sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tabun 2012, dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Kese1amatan Transportasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2024
Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 56/M-IND/PER/6/2011 tentang Sistem Akuntansi Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 56/M-IND/PER/6/2011 tentang Sistem Akuntansi Kementerian Perindustrian
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006
Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Komisi Penyuluhan Provinsi Sumatera Utara
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016
Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018
Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan