Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan
Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa pengaturan lalu lintas kapal dialur-pelayaran dan bangunan dan/atau instalasi di perairan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Alur-Pelayaran di Laut, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan teknologi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga perlu diganti;
bahwa penyederhanaan perizinan yang efektif dan efisien pada bangunan atau instalasi di perairan sangat diperlukan, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
bahwa berdasarkan dimaksud pada huruf a pertimbangan dan huruf sebagaimana b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012
Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2022
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015
Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam)