Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri


Ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2019
Jenis: Peraturan Menteri Perdagangan
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1643

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018

Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/MDAG/PER/12/2012

Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet


Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/19/PBI/2001

Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 5.000 (Lima Ribu) Tahun Emisi 2001


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020

Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2017

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan