Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2021

Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional


Ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2021
Jenis: Peraturan Menteri Perdagangan
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 154

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah melakukan kerja sama perdagangan internasional;

  2. bahwa Pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan internasional dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, serta subjek hukum internasional lain melalui perjanjian perdagangan internasional;

  3. bahwa untuk memberikan pedoman dalam proses pembuatan perjanjian perdagangan internasional, perlu pengaturan mengenai tahapan dan tata cara pembuatan perjanjian perdagangan internasional;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)


Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 8 Tahun 2018

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Medan


Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2020

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.04/2017

Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah