Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan


Ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2020
Jenis: Peraturan Menteri Perdagangan
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 737

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dengan adanya beberapa kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan perizinan berusaha baru yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008

Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana


Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017

Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)


Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019

Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Seleksi Tilawatil Qur’an


Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya


Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 27 Tahun 2020

Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021