Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011

Barang Dalam Keadaan Terbungkus


Ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2011
Jenis: Peraturan Menteri Perdagangan
Berita Negara Tahun 2011 Nomor 698

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal serta dalam rangka kepastian hukum atas kesesuaian pelabelan kuantitas dan kebenaran kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), perlu mengatur ketentuan mengenai BDKT;

  2. bahwa ketentuan mengenai BDKT yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan belum dapat menampung perkembangan pengaturan BDKT di tingkat regional dan internasional sehingga perlu diatur secara khusus;

  3. bahwa dalam rangka pelaksanaan kesepakatan ASEAN Common Requirements of Pre-packaged Products (ACRPP) dan Rekomendasi Internasional dari Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML), perlu menyesuaikan kembali pengaturan mengenai BDKT;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020

Sistem Penanganan Pengaduan Internal (Whistleblowing System)


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2018

Perizinan Wakil Manajer Investasi


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2015

Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan


Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia