Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017

Pengawasan Metrologi Legal


Ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2017
Jenis: Peraturan Menteri Perdagangan
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 674
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren bidang perdagangan sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur kembali pelaksanaan pengawasan metrologi legal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang dalam Keadaan Terbungkus, dan Satuan Ukuran;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengawasan Metrologi Legal;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/15/PBI/2019

Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 24 Tahun 2019

Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021

Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia