Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014

Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

Dicabut dengan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2021
   Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

1. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu ditetapkan jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;