Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2017

Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Ditetapkan pada tanggal 11 September 2017
Jenis: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1278
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa produk hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun melalui tahapan-tahapan sebelum ditandatangani oleh pejabat pembentuk produk hukum;

  2. bahwa untuk membantu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam membuat produk hukum, perlu ditetapkan tata cara penyusunan produk hukum;

  3. bahwa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Menteri yang baru;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib


Petunjuk Teknis Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga


Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Elektronika Prototipe dan Pemrograman


Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan


Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan