Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2019
Jenis: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 92

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, perlu mengganti Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 44/KEP/MENEGPP/IX/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

  2. bahwa penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/760/M.KT.01/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Usulan Perubahan Struktur Kelembagaan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)


Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia


Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020

Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)


Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000

Penyelenggaraan Telekomunikasi


Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009


Scroll to Top