Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2015

Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut

1. bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan pengelolaan pengairan berupa antara lain jaringan reklamasi rawa pasang surut secara lestari dan untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya;

2. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi sub-bidang urusan sumber daya air menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

3. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa, Menteri berwenang melakukan reklamasi rawa pasang surut;

4. bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam melakukan reklamasi rawa pasang surut sebagaimana dimaksud pada huruf c, diperlukan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut;