Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2021
Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024
Ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2021
Jenis: Peraturan Menteri Luar Negeri
Jenis: Peraturan Menteri Luar Negeri
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 605
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi agar tercipta birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas, perlu disusun road map reformasi birokrasi yang berkelanjutan;
bahwa Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 telah berakhir sehingga perlu dilanjutkan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2019
Pusat Kendali (Command Center) Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2020
Komite Nasional Kualifikasi Indonesia
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2014
Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Jakarta Flight Information Region and the Singapore Flight Information Region)