Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2021

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024


Ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2021
Jenis: Peraturan Menteri Luar Negeri
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 605

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi agar tercipta birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas, perlu disusun road map reformasi birokrasi yang berkelanjutan;

  2. bahwa Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 telah berakhir sehingga perlu dilanjutkan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2018

Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti


Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015

Pedoman Retensi Arsip Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana


Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/5/PADG/2019

Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/11/PADG/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah