Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2021

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024


Ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2021
Jenis: Peraturan Menteri Luar Negeri
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 605

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi agar tercipta birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas, perlu disusun road map reformasi birokrasi yang berkelanjutan;

  2. bahwa Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 telah berakhir sehingga perlu dilanjutkan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019

Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum


Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019

Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah


Peraturan Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2018

Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015

Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum


Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana