Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2018

Pengelolaan Media Digital Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 2 November 2018
Jenis: Peraturan Menteri Luar Negeri
Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1622

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa perkembangan pesat teknologi informasi dan dimanfaatkan sebagai sarana dan berkelanjutan komunikasi perlu yang efektif dalam mendukung kinerja Kementerian Luar Negeri;

  2. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Portal Situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pengelolaan Media Digital Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019

Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat


Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2021

Pedoman Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara


Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2019

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkatan Udara


Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/3/PADG/2021

Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/3/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah


Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 83) Sebagai Undang-Undang