Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2018

Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem Online Single Submission Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal


Ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2018
Jenis: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1759

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan pelayanan perizinan berusaha dan pengelolaan Sistem Online Single Submission berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

  2. bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan pengelolaan Sistem Online Single Submission sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dialihkan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem Online Single Submission Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2020

Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara


Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara


Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme


Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/2000

Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019

Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk


Scroll to Top