Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan

Ditetapkan: 27 April 2015
Jenis: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Status

Diubah dengan:

  1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
  2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
  3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan

Konsiderans

Menimbang:

  1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;

Download:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020

Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2019

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2022

Pengelolaan Hutan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas