Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2015

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kerja Sama Antara Puskesmas, Unit Transfusi Darah, dan Rumah Sakit Dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu


Ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015
Jenis: Peraturan Menteri Kesehatan
Berita Negara Tahun 2015 Nomor 37

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program penurunan angka kematian ibu, dibutuhkan peningkatan kualitas pelayanan darah sebagai salah satu pelayanan kesehatan dasar;

  2. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan darah untuk menurunkan angka kematian ibu perlu dilakukan kerja sama antara Puskesmas dengan unit transfusi darah serta rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan lanjutan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kerja Sama Antara Puskesmas, Unit Transfusi Darah, dan Rumah Sakit Dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 32 Tahun 2016

Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat dan Daerah Bidang Ketenagakerjaan


Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014

Jaringan Informasi Geospasial Nasional


Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2020

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat


Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2019

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi