Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung


Ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2020
Jenis: Peraturan Menteri Kesehatan
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1500

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung;

  2. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 127/MENKES/SK/II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2359/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 127/MENKES/SK/II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

  3. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/890/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2015

Pelaporan Harta Kekayaan Di Komisi Yudisial


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020

Perubahan Penggolongan Narkotika


Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2020

Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa