Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2018

Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran


Ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2018
Jenis: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1879
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, serta melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, perlu disusun peraturan dasar pengelolaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012

Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 8 Tahun 2021

Pemberian Penghargaan di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2020

Batas Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016

Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta