Unit Kerja Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jenis: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Menimbang:
bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan perlu menjaga konsistensi dan sinkronisasi kebijakan serta mendorong tercapainya pelaksanaan program strategis oleh seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
bahwa dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan penyelesaian penuh dan untuk mengatasi sumbatan dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan pengendalian pelaksanaan program strategis pembangunan kelautan dan perikanan oleh unit kerja Menteri;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Unit Kerja Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982
Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963)
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018
Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2020
Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022
Pembentukan Provinsi Papua Selatan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
Penanggulangan Bencana