Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2020

Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Usaha Perikanan Tangkap


Ditetapkan pada tanggal 21 September 2020
Jenis: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1060

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dengan berlakunya Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Usaha Perikanan Tangkap;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Usaha Perikanan Tangkap;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila


Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 5 Tahun 2020

Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian


Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018

Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019

Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012

Penetapan Sementara


Scroll to Top