Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2018

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap


Ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2018
Jenis: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berita Negara Tahun 2018 Nomor 118
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, perlu menetapkan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2019

Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile)

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2020

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dan Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2016

Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia