![Temukan di Google Play](https://paralegal.id/img/google-play.webp)
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2019
Pedoman Perhitungan Pengenaan Biaya Dan Tata Cara Pengenaan Biaya Penyelenggaraan Sistem Teknologi Civil Aviation Security And International Passenger Security Services (CAIPSS)
Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa untuk mencegah potensi dampak yang merugikan terhadap keamanan dan keselamatan bangsa dan negara yang ditimbulkan oleh orang yang akan masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengawasan keimigrasian;
bahwa pengawasan keimigrasian dilakukan dengan menggunakan Advance Passengers Information System (APIS) terutama melalui informasi mengenai identitas diri dari orang yang akan masuk ke dalam wilayah NKRI sehingga dapat dilakukan pengawasan keimigrasian secara dini dan lebih komprehensif yang pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang, yang pelaksanaannya dilakukan dengan menyelenggarakan sistem teknologi Civil Aviation Security And International Passenger Security Services (CAIPSS);
bahwa penyelenggaraan sistem teknologi CAIPSS selain berguna untuk keamanan dan keselamatan bangsa dan negara juga berguna untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi pengguna jasa layanan penerbangan yang berasal dari luar negeri sehingga penyelenggaraan sistem teknologi CAIPSS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang, dikenai biaya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Perhitungan Pengenaan Biaya Dan Tata Cara Pengenaan Biaya Penyelenggaraan Sistem Teknologi Civil Aviation Security And International Passenger Security Services (CAIPSS);
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2011
Pemberian Penghargaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1495/2023
Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2023
Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa